Terkait  rencana Gubernur DKI Jakarta menghapus premium di DKI Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengharapkan jangan sampai transportasi umum khususnya dan masyarakat kecil umumnya dirugikan.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari Jakarta. Menurut Ahok,  premium lebih baik dialihkan untuk subsidi transportasi massal daripada dikonsumsi kendaraan pribadi.

Menurut Dito, jika ada niat dari Gubernur DKI Jakarta untuk menutup premium yang ada di Jakarta memang tujuan premium ini adalah untuk masyarakat mampu. Premium ini, tegas Dito, sebetulnya tidak disubsidi, tetapi kenyataannya sampai saat ini pemerintah menjual premium di bawah harga pokok pertamina. Beberapa waktu lalu, terang Dito, pertamina ada kerugian dengan adanya penjualan premium ini.

“Tetapi apabila masyarakat yang tidak mampu ini agak berat kalau mereka langsung pindah ke pertalite, pertamax dan pertamax plus, kami menyarankan pemerintah bersama Kementerian  Energi Sumber Daya Mineral  mengkaji kembali daerah-daerah mana yang tidak bisa menjual premium dan daerah-daerah mana yang bisa. Khusus ini, jangan sampai transportasi umum dan masyarakat kecil dirugikan,” papar politisi Partai Golkar ini di sela-sela pertemuan Tim Panja Migas Komisi VII DPR dengan Pt. Dirut Pertamina (Persero) dan jajaran Direksi ISC Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Ia menjelaskan, Indonesia memang sudah harus beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG). Program konversi  ke BBG, jelas Dito, merupakan program yang sudah lama dibuat Komisi VII DPR. Namun, tegasnya, tentunya konversi  dari BBM ke BBG ini harus dilakukan bertahap.

“Dan sekarang, Bus sudah mulai dan kendaraan transportasi umum seperti taksi sudah diusahakan menggunakan BBG. Sehingga mengurangi ketergantuangan kita dengan minyak,” imbuhnya.

“Dan pertamina harus sudah siap, program konversi dari BBM ke BBG ini sudah kami bahas tiga  tahun yang lalu dan tentunya harus bertahap dan pertamina harus siap,” tegas Dito.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President  Coorporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda A. Pusponegara menyatakan PT Pertamina (Persero) terbuka untuk opsi-opsi untuk pengaturan distribusi BBM secara tepat sasaran.

“Mungkin ada harapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan program konversi dari BBM ke BBG, tapi ini tentunya perlu penguatan-penguatan dan percepatan-percepatan,” kata Wianda.

Ia mengharapkan ada pembicaraan lebih lanjut antara Kementerian ESDM, Pemprov DKI Jakarta dan PT Pertamina (Persero).

“Pada intinya, Pertamina harus siap jika kenyataan nantinya pengalihan lebih banyak ke gas. SPBG kami di Jakarta ada 18, termasuk kami juga harus siap menyediakan bahan bakar seperti pertalite, pertamax dan pertamax plus.” Ujarnya.(sc)/foto:devi/parle/iw.